Mengapa Mitos Defisit Bertahan?

Stephanie Kelton memulai bagian ini
dengan satu pertanyaan sederhana
tapi tajam:

“Jika defisit bukan masalah besar
seperti yang dikatakan,
mengapa begitu banyak politisi dan
ekonom masih menganggapnya
sebagai ancaman?”

Jawabannya, kata Kelton, tidak
sesederhana “karena mereka
tidak tahu.”
Mitos defisit bertahan karena
campuran antara ketidaktahuan,
kepentingan politik, dan
kekhawatiran sosial yang sudah
tertanam dalam kesadaran
publik selama puluhan tahun.

1. Ketidaktahuan atau Niat
Tersembunyi

Sebagian besar politisi dan
komentator ekonomi masih berpikir
bahwa keuangan negara bekerja
seperti keuangan rumah tangga.
Mereka percaya bahwa pemerintah
harus “menabung dulu sebelum
membelanjakan,”
dan bahwa defisit berarti hidup
di atas kemampuan.

Padahal, seperti dijelaskan Kelton
berulang kali, negara dengan
kedaulatan moneter seperti AS,
Inggris, Jepang, atau Australia
tidak beroperasi dengan cara itu.
Negara-negara ini menciptakan
uangnya sendiri, jadi tidak
mungkin “kehabisan” seperti
rumah tangga biasa.

Namun, tidak semua politisi yang
mengulang narasi defisit
melakukannya karena tidak paham.
Sebagian justru sengaja
mempertahankannya, karena
mitos defisit berguna sebagai
alat politik.

Dengan mengklaim bahwa “anggaran
negara sedang krisis,”
mereka bisa menolak kebijakan
sosial yang progresif seperti layanan
kesehatan universal, pendidikan
gratis, atau investasi besar untuk
iklim.
Mereka bisa berkata:

“Kita tidak bisa membayar
semua itu. Kita harus berhemat.”

Padahal, “tidak bisa membayar”
sering kali berarti “tidak mau
membayar,”
karena pilihan fiskal sebenarnya soal
prioritas politik, bukan
keterbatasan uang.

2. Manfaat Politik dari
Ketakutan Fiskal

Bagi sebagian kalangan, mitos defisit
adalah tameng.
Ia membantu membenarkan
pemotongan anggaran publik,
privatisasi layanan sosial, dan
deregulasi pasar.
Dengan menciptakan rasa takut akan
“krisis utang,” politisi dapat
mempromosikan kebijakan
penghematan (austerity) yang
sesungguhnya lebih menguntungkan
korporasi besar daripada rakyat biasa.

Misalnya, ketika publik percaya
negara “tidak punya uang,”
maka menjual aset publik seperti
jalan tol, pelabuhan, atau rumah sakit
pada investor swasta akan tampak
seperti solusi masuk akal.
Padahal, yang terjadi adalah
perpindahan kekayaan dan
kendali ekonomi dari publik
ke sektor swasta.

Kelton menulis bahwa ketakutan
terhadap defisit sering kali lebih
menguntungkan pihak kaya
dibanding membantu rakyat banyak.
Ia bukan sekadar kesalahpahaman
ekonomi 
melainkan alat politik yang efektif
untuk menjaga status quo.

3. Mitos yang Tertanam Dalam
Kesadaran Publik

Selain karena kepentingan, mitos
defisit juga bertahan karena sudah
tertanam begitu dalam dalam
kesadaran masyarakat.
Sejak kecil, kita diajarkan untuk
hemat, menabung, dan tidak boros.
Konsep “utang” di kehidupan
pribadi terasa menakutkan 
jadi wajar kalau kita merasa hal yang
sama berlaku untuk pemerintah.

Akibatnya, ketika politisi berbicara
tentang “pengeluaran negara
berlebihan” atau “beban utang
masa depan anak cucu,”
masyarakat mudah percaya, karena
bahasanya terdengar akrab
dan moral.

Kelton menunjukkan bahwa ini
bukan kebetulan.
Retorika moral sering digunakan
dalam ekonomi politik:
menggambarkan defisit sebagai
“dosa finansial,” dan anggaran
berimbang sebagai “kebajikan.”
Padahal, keduanya hanyalah alat
ekonomi yang seharusnya diukur
dari hasilnya, bukan dari moralitas
semu.

4. Ketakutan untuk Menantang
Narasi Lama

Bahkan politisi yang memahami
konsep Modern Monetary
Theory pun sering takut
menentangnya secara terbuka.
Mengatakan bahwa “pemerintah
tidak bisa kehabisan uang”
terdengar seperti ajakan untuk
“mencetak uang sesuka hati,”
dan bisa menimbulkan reaksi keras
dari media, oposisi, atau pasar.

Banyak yang akhirnya memilih aman:
mengulangi narasi lama tentang
defisit, agar tidak diserang atau
disalahpahami.
Padahal, diamnya para pemimpin ini
justru membuat publik tetap hidup
dalam kebingungan yang sama 
percaya bahwa uang adalah sumber
daya langka, bukan alat kebijakan
yang bisa dikelola.

5. Pertanyaan yang Seharusnya
Kita Ajukan

Di akhir pembahasan, Stephanie
Kelton mengajak kita mengganti
pertanyaan yang salah dengan
pertanyaan yang benar.
Selama ini, perdebatan ekonomi
selalu berputar pada:

“Bagaimana kita akan membayarnya?”

Padahal, pertanyaan itu
mengasumsikan bahwa pemerintah
butuh uang lebih dulu sebelum
bertindak.
Menurut Kelton, pertanyaan yang
benar seharusnya adalah:

“Apakah kita punya sumber daya
nyata untuk melakukannya?”

Jika jawabannya “ya” kita punya
pekerja, bahan baku, dan kapasitas
produksi 
maka uang bukan masalah, karena
pemerintah bisa menciptakannya
untuk menggerakkan sumber
daya itu.
Tapi jika jawabannya “tidak” sumber
daya sudah penuh, atau bahan baku
terbatas 
maka membelanjakan lebih banyak
justru akan menyebabkan inflasi.

6. Kesimpulan: Dari Politik
Ketakutan Menuju Politik
Kemungkinan

Bagi Stephanie Kelton, mitos defisit
bertahan karena ia menguntungkan
sebagian orang dan
menenangkan banyak orang lain.
Ia memberi alasan bagi politisi untuk
menolak perubahan,
dan memberi rasa aman bagi
masyarakat yang terbiasa berpikir
uang itu langka.

Namun, ia juga menutup bab ini
dengan nada optimistis:
setiap kali ada krisis entah
pandemi, resesi, atau perubahan iklim 
kita selalu melihat bagaimana
pemerintah bisa menciptakan
uang saat benar-benar diperlukan.

Mungkin, kata Kelton, yang perlu
kita ubah bukanlah kemampuan
pemerintah,
melainkan cara kita memandang
kemampuan itu.
Defisit bukan dosa,
dan menyeimbangkan anggaran
bukan tujuan akhir.
Tujuan sebenarnya adalah
menyeimbangkan kebutuhan
manusia dengan sumber daya
nyata yang kita miliki.

kalau masih kurang paham ini
versi yang sederhana:

Bayangkan kamu punya tetangga
namanya Pak Rudi.
Setiap kali pemerintah bicara soal
proyek baru misalnya membangun
rumah sakit, jalan, atau memberi
bantuan Pak Rudi langsung ngomel,

“Negara ini boros! Nanti utangnya
numpuk, anak cucu kita yang bayar!”

Nah, pikiran seperti itu sebenarnya
sangat umum.
Banyak orang, bahkan politisi dan
pejabat, percaya bahwa negara harus
hemat seperti rumah tangga.
Kalau pemasukan kecil, jangan
banyak belanja.
Kalau mau belanja, harus pinjam,
dan kalau utang kebanyakan, bisa
bangkrut.

Masalahnya, menurut Stephanie
Kelton, negara bukan rumah
tangga.

1. Negara Bisa Membuat
Uangnya Sendiri

Kalau kamu butuh uang, kamu harus
kerja atau pinjam.
Tapi pemerintah dengan mata uang
sendiri (seperti Amerika dengan
dolar, atau Indonesia dengan rupiah)
tidak begitu.
Pemerintah bisa menciptakan uang
baru lewat sistem perbankan dan
bank sentral.
Jadi sebenarnya, mereka tidak
perlu “mengumpulkan” uang
sebelum membelanjakan.

Tapi kenapa masih banyak yang
takut dengan defisit?

Karena orang sudah terbiasa
berpikir bahwa semua bentuk
utang itu berbahaya 
baik utang rumah tangga, utang
perusahaan, maupun utang negara.
Padahal, dalam ekonomi negara,
defisit sering kali justru
mendorong kegiatan ekonomi:
uang pemerintah yang “keluar”
menjadi pemasukan bagi
masyarakat.

2. Kadang Mitos Ini
Dipertahankan dengan Sengaja

Kelton juga bilang, sebagian politisi
menyukai mitos ini karena bisa
dijadikan alasan untuk menolak
program yang mereka tidak
setujui.
Misalnya, saat rakyat minta
pendidikan gratis atau layanan
kesehatan lebih baik,
mereka bisa bilang,

“Negara sudah terlalu banyak
utang. Kita harus berhemat dulu.”

Padahal, sering kali bukan karena
uangnya tidak ada,
tapi karena prioritasnya berbeda.
Defisit dijadikan “tameng” untuk
menolak kebijakan yang tidak
menguntungkan pihak tertentu.

Seperti kalau seorang bos warung
bilang ke pegawainya,

“Kita gak punya uang buat beli kipas
angin baru,”
padahal sebenarnya dia baru saja
beli mobil baru buat dirinya sendiri.
Jadi masalahnya bukan tidak ada
uang, tapi uangnya dipakai
ke mana.

3. Karena Sudah Mendarah
Daging di Pikiran Orang

Kita semua tumbuh dengan nasihat:
“Jangan boros, nanti bangkrut.”
Makanya wajar kalau orang panik
saat dengar negara “defisit.”
Kita membayangkan dompet negara
kosong,
padahal “dompet negara” bisa diisi
lagi lewat sistem perbankan yang
mereka kendalikan sendiri.

Mitos ini sudah terlalu lama hidup,
sampai-sampai jadi seperti
“kebenaran umum” yang tak
pernah dipertanyakan.
Dan karena bahasanya moral
“utang itu dosa, hemat itu baik” 
orang jadi merasa kalau
pemerintah berutang, itu
otomatis salah.

Padahal, tidak selalu.
Yang salah bukan jumlah uangnya,
tapi bagaimana uang itu
digunakan.

4. Banyak Politisi Takut
Mengatakan yang Sebenarnya

Ada juga politisi yang sebenarnya
tahu konsep ini, tapi takut
disalahpahami.
Bayangkan kalau ada pejabat bilang,

“Negara tidak akan kehabisan uang
karena bisa mencetaknya sendiri.”
Pasti banyak yang langsung marah,
“Wah, nanti inflasi! Negara rusak!”

Jadi banyak pejabat memilih diam
atau ikut arus narasi lama:
defisit itu berbahaya, penghematan
itu baik.
Padahal dengan pola pikir itu,
banyak kebijakan penting untuk
rakyat justru tertunda.

5. Pertanyaan yang Salah dan
yang Benar

Selama ini, politisi sering bertanya:

“Bagaimana kita akan membayarnya?”

Padahal, menurut Kelton, yang
seharusnya kita tanya adalah:

“Apakah kita punya sumber daya
untuk melakukannya?”

Misalnya, kalau negara mau
bangun rumah sakit,
pertanyaannya bukan “uangnya
dari mana,” tapi
“apakah kita punya tukang,
bahan bangunan, dan tenaga
medisnya?”

Kalau sumber daya itu ada, uang
bisa diciptakan untuk membayarnya.
Kalau sumber dayanya tidak ada,
barulah itu jadi masalah karena
bisa menyebabkan inflasi.

6. Kesimpulan: Ubah Cara Kita
Melihat Uang Negara

Jadi, alasan kenapa mitos defisit
masih hidup adalah karena:

• Orang terbiasa menyamakan
  keuangan negara dengan
  keuangan rumah tangga,

• Politisi punya kepentingan
  untuk mempertahankan
  cerita itu,

• Dan masyarakat sudah nyaman
  dengan pola pikir “utang
  itu jahat.”

Padahal, kebenarannya lebih
sederhana:
negara tidak bisa kehabisan
uang, tapi bisa kehabisan
sumber daya nyata.
Selama masih ada tenaga kerja,
bahan baku, dan kapasitas produksi,
pemerintah bisa dan seharusnya
menggunakan uangnya untuk
kebaikan bersama.