Buku The Deficit Myth Stephanie Kelton, Pemerintah Tidak Sama dengan Rumah Tangga

Selama bertahun-tahun, banyak orang
termasuk politisi dan ekonom arus
utama berbicara tentang keuangan
negara seolah-olah pemerintah
beroperasi seperti rumah tangga.
Ketika pemerintah “berutang,”
masyarakat pun panik, mengira negara
akan bangkrut bila “pengeluaran lebih
besar daripada pendapatan.”
Namun, dalam buku The Deficit Myth,
ekonom Stephanie Kelton menantang
pandangan tersebut secara mendasar.
Ia menunjukkan bahwa bagi negara
dengan kedaulatan mata uang,
logika ini keliru sejak awal.

Pemerintah Bukan Rumah
Tangga

Kelton menjelaskan bahwa
membandingkan anggaran negara
dengan anggaran rumah tangga
adalah kesalahan logika besar.
Rumah tangga harus menghasilkan
uang terlebih dahulu sebelum
dapat membelanjakannya lewat gaji,
usaha, atau pinjaman. Jika
pengeluaran melebihi pendapatan,
rumah tangga akan terjerat utang
dan berisiko gagal bayar.

Namun, pemerintah dengan
kedaulatan mata uang beroperasi
secara fundamental berbeda. Negara
seperti Amerika Serikat, Kanada,
Inggris, Australia, Jepang, atau
Tiongkok menerbitkan mata
uang mereka sendiri. Artinya,
mereka adalah pencipta uang
bukan pengguna uang seperti kita.

Pemerintah tidak perlu “meminjam”
dolar untuk membayar tagihan
dalam dolar, sebagaimana rumah
tangga harus meminjam dari bank
untuk menutup kekurangan dana.
Mereka bisa menciptakan uang
dengan menekan beberapa tombol
di komputer Bank Sentral.

Tidak Bisa Kehabisan Uang

Inilah inti dari gagasan yang
sering disalahpahami publik:

“Pemerintah berdaulat tidak bisa
kehabisan uangnya sendiri.”

Bagi banyak orang, kalimat ini
terdengar mustahil. Tetapi secara
teknis, benar adanya. Pemerintah
yang menerbitkan utang dalam mata
uangnya sendiri tidak dapat
bangkrut seperti perusahaan atau
individu.
Contohnya, Amerika Serikat
menerbitkan obligasi dalam
dolar AS mata uang yang ia ciptakan
sendiri. Maka, secara logis, tidak ada
alasan AS tidak mampu “membayar”
utangnya dalam dolar.

Stephanie Kelton menekankan,
defisit anggaran pemerintah
bukan tanda kelemahan
ekonomi, melainkan cerminan
dari surplus sektor swasta.
Setiap dolar yang “dikeluarkan
berlebih” oleh pemerintah menjadi
tabungan bagi masyarakat dan
perusahaan.

Jadi, ketika pemerintah
menggelontorkan dana untuk
infrastruktur, bantuan sosial, atau
subsidi pendidikan, uang tersebut
bukan “hilang.” Uang itu berpindah
ke tangan masyarakat dan
menumbuhkan ekonomi riil.

Akhir dari Standar Emas dan
Lahirnya Realitas Baru

Kesalahpahaman tentang keuangan
publik banyak berasal dari masa lalu
tepatnya ketika sistem moneter
dunia masih berlandaskan standar
emas.
Dalam sistem itu, jumlah uang yang
beredar dibatasi oleh cadangan
emas yang dimiliki pemerintah.
Jika suatu negara ingin mencetak
lebih banyak uang, ia harus
memiliki emas yang setara untuk
menjaminnya.

Namun, sejak Presiden Richard
Nixon secara resmi mengakhiri
hubungan dolar dengan emas
pada tahun 1971, dunia memasuki
era baru: era fiat money, di mana
nilai mata uang tidak lagi ditentukan
oleh emas, tetapi oleh
kepercayaan dan kapasitas
produksi ekonomi suatu negara.

Sejak saat itu, pemerintah berdaulat
tak lagi “terikat” oleh logika
cadangan emas. Mereka bebas
mengatur jumlah uang beredar
sesuai kebutuhan ekonomi domestik
tentu saja dengan batasan nyata
berupa inflasi dan kapasitas sumber
daya, bukan “saldo” di kas negara.

Apa itu fiat money?

Fiat money adalah uang yang
nilainya karena dipercaya oleh
masyarakat dan pemerintah,
bukan karena terbuat dari emas
atau perak.

Contoh 1: Uang Kertas yang
Nilainya Karena Disepakati

Bayangkan Anda pergi ke warung
dan membeli nasi goreng seharga
Rp20.000.
Anda menyerahkan selembar
uang Rp20.000, lalu penjual
menerimanya tanpa ragu.

Sekarang, coba pikir:
Uang itu cuma kertas biasa, bukan
terbuat dari emas atau perak.
Kalau dilihat nilainya dari bahan,
mungkin tak sampai seribu rupiah.
Tapi penjual mau menerimanya
karena semua orang
di Indonesia sepakat bahwa
uang itu sah dan bernilai Rp20.000.

Itulah fiat money uang yang
bernilai karena kita semua
percaya padanya, bukan karena
terbuat dari sesuatu yang berharga.

Contoh 2: Uang di Dompet vs.
Uang di Game Online

Bayangkan Anda bermain gim
online, dan membeli koin gim
senilai Rp100.000.
Di dalam gim, koin itu bisa digunakan
untuk membeli senjata atau pakaian
karakter. Tapi kalau Anda keluar dari
gim, koin itu tidak bisa dipakai
di warung, kan?

Kenapa? Karena yang mengakui
nilai koin itu hanya dunia gim.

Nah, uang rupiah pun sama.
Nilainya diakui karena pemerintah
Indonesia menetapkannya sah
untuk membeli barang, membayar
pajak, dan melakukan transaksi
di wilayah Indonesia.
Itulah kenapa uang itu berfungsi
bukan karena mengandung emas,
tapi karena semua pihak
percaya dan mau menerimanya.

Contoh 3: Waktu Orang Masih
Pakai Emas

Zaman dulu, kalau orang membawa
uang, itu artinya dia bisa menukar
uang itu dengan emas di bank.
Misalnya Anda punya selembar
sertifikat bertuliskan “1 gram emas,”
maka Anda bisa benar-benar datang
ke bank dan menukar kertas itu
dengan emas sungguhan.

Tapi sekarang, kalau Anda bawa
selembar Rp100.000 ke Bank
Indonesia, Anda tidak bisa
menukarnya dengan emas.
Bank hanya akan bilang, “Uang itu
sudah sah nilainya Rp100.000.”

Jadi sekarang, uang kita seperti janji
kepercayaan, bukan tanda
kepemilikan emas.
Selama orang masih percaya janji itu
dan pemerintah bisa menjaga nilainya
uang tetap bisa digunakan.

Fiat money = uang yang berlaku
karena kita percaya dan
pemerintah menetapkan
nilainya.
Bukan karena bisa ditukar dengan
emas, tapi karena semua orang
mau menerimanya.

Kalau semua orang tiba-tiba
berhenti percaya (misalnya karena
negara kacau dan uang tak diakui
lagi), maka kertas uang itu cuma
jadi kertas biasa.
Tapi selama kepercayaan itu ada
seperti kita percaya uang bisa
membeli makanan fiat money
tetap berfungsi dengan baik.

Krisis moneter 1998 di Indonesia
contoh nyata bahwa nilai uang
fiat sangat bergantung pada
kepercayaan masyarakat dan
pasar.
Bukan karena uangnya “habis”
atau karena pemerintah “kehilangan
emas,” tapi karena kepercayaan
terhadap kestabilan ekonomi
dan pemerintah waktu itu
runtuh.

Krisis 1998 dan Goyangnya
Kepercayaan pada Rupiah

Tahun 1998, banyak orang dan
investor asing panik melihat
kondisi politik dan ekonomi
Indonesia yang tidak stabil.
Mereka mulai menjual rupiah
dan menukarnya dengan dolar
AS karena takut nilai rupiah akan
turun.
Semakin banyak orang yang
melakukan itu, semakin banyak
rupiah yang “dibuang” ke pasar,
sementara permintaan terhadap
dolar naik tajam.

Akibatnya, nilai tukar rupiah anjlok
drastis dari sekitar
Rp2.000 per dolar menjadi
lebih dari Rp15.000 per dolar
hanya dalam waktu beberapa bulan.

Padahal, kalau dilihat secara fisik,
uang rupiah masih sama: kertas,
tinta, dan angka-angka yang sama.
Yang berubah hanyalah rasa
percaya orang terhadap
kemampuan pemerintah
menjaga nilainya.

Jadi, Apa yang Terjadi
Sebenarnya?

Dalam sistem fiat money,
uang berfungsi karena dua hal:

1. Pemerintah menetapkan
   bahwa uang itu sah.

2. Masyarakat percaya
   uang itu akan tetap punya
   nilai besok.

Ketika kepercayaan itu goyah
karena krisis politik, inflasi tinggi,
atau utang luar negeri membengkak
orang tidak mau lagi menyimpan
uang dalam mata uang itu.
Mereka lebih memilih menyimpan
dolar, emas, atau barang nyata.

Akibatnya, uang lokal kehilangan
nilainya dengan cepat, harga-harga
naik, dan inflasi melonjak.
Itu sebabnya kita melihat harga
kebutuhan pokok melonjak tajam
di masa krisis 1998.

Krisis 1998 adalah contoh nyata
bahwa uang fiat sangat
bergantung pada
kepercayaan.
Selama orang percaya bahwa uang
itu bisa membeli barang dengan
nilai yang wajar, uang itu kuat.
Tapi kalau kepercayaan itu hilang,
bahkan uang yang sah sekalipun
bisa kehilangan nilainya bukan
karena fisiknya rusak, tapi karena
rasa percaya masyarakat
yang hancur.

Mitos Defisit dan Realitas
Ekonomi

Kelton menyebut gagasan bahwa
“defisit itu berbahaya” sebagai mitos.
Ia menantang narasi politik yang
sering digunakan untuk menolak
program publik: “Kita tak mampu
membiayainya,” “Anak cucu akan
menanggung utang ini,” dan
seterusnya.

Padahal, bagi negara dengan
kedaulatan mata uang, masalah
utama bukanlah jumlah uang,
melainkan bagaimana uang
itu digunakan.
Apakah uang tersebut digunakan
untuk meningkatkan kapasitas
produksi, menciptakan lapangan
kerja, membangun infrastruktur,
atau memperkuat kesejahteraan
rakyat? Jika ya, maka defisit itu
justru menjadi alat pembangunan,
bukan beban.

Batas Nyata: Inflasi, Bukan
Kekurangan Uang

Stephanie Kelton tidak mengatakan
bahwa pemerintah boleh mencetak
uang tanpa batas. Ia menegaskan
bahwa batas riil bagi pengeluaran
negara adalah inflasi bukan
“defisit” itu sendiri.
Jika pemerintah mencetak terlalu
banyak uang tanpa peningkatan
produksi barang dan jasa, maka
harga-harga akan naik, dan daya
beli rakyat turun.

Dengan kata lain, batasnya
bukan neraca keuangan,
melainkan kapasitas ekonomi.
Selama masih ada tenaga kerja
menganggur, pabrik yang belum
beroperasi penuh, dan potensi
ekonomi yang belum dimanfaatkan,
pemerintah justru perlu berbelanja
lebih banyak karena itu artinya
sumber daya belum digunakan
secara optimal.

Kesimpulan: Waktu untuk
Mengubah Cara Pandang

Melalui The Deficit Myth, Stephanie
Kelton mengajak pembaca untuk
melepaskan diri dari rasa takut yang
tidak berdasar terhadap defisit dan
utang negara.
Pemerintah berdaulat tidak
beroperasi seperti rumah tangga.
Ia tidak perlu “menabung” sebelum
membelanjakan, dan tidak bisa
“kehabisan uang” seperti
individu biasa.

Yang seharusnya menjadi fokus
bukanlah seberapa besar angka
defisit, melainkan seberapa efektif
pemerintah menggunakan uang
untuk membangun masyarakat
yang lebih sejahtera, adil, dan
produktif.

Dalam dunia pasca-standar emas,
pemahaman baru tentang uang ini
menjadi kunci untuk membuka
potensi ekonomi tanpa terus
dihantui oleh mitos lama tentang
“utang yang menumpuk.”

kalau masih kurang paham ini
versi yang sederhana:

Bayangkan Anda sedang duduk
di meja makan, membahas
keuangan keluarga.
Tagihan listrik, uang sekolah anak,
cicilan rumah semua harus dibayar
dengan gaji yang terbatas. Kalau
pengeluaran lebih besar dari
pemasukan, Anda akan mencari
cara menghemat atau meminjam.
Begitulah cara rumah tangga
beroperasi.

Nah, banyak orang berpikir
pemerintah juga harus begitu:
tidak boleh “lebih besar pasak
daripada tiang.” Tapi Stephanie
Kelton dalam bukunya The Deficit
Myth mengatakan, perbandingan
itu salah besar. Pemerintah bukan
seperti keluarga yang mencari uang;
pemerintah adalah pencipta uang
itu sendiri.

Bayangkan Dua Jenis Dompet

Coba bayangkan dua dompet:

• Dompet Anda berisi uang yang
  Anda peroleh dari bekerja.

• Sementara dompet pemerintah
  adalah dompet ajaib setiap kali
  ia butuh uang, ia bisa
  membuat uang baru sendiri.

Dompet Anda bisa kosong, tapi
dompet pemerintah dengan
kedaulatan mata uang seperti
Amerika Serikat, Inggris, atau
Jepang tidak akan pernah kosong.
Karena mereka tidak “menggunakan”
uang orang lain; mereka
“menciptakan” uangnya.

Kalau Anda menghabiskan semua
uang di rekening, Anda bisa bangkrut.
Tapi kalau pemerintah AS
mengeluarkan dolar, ia cukup
mengetik angka di komputer Bank
Sentral, dan uang itu ada. Seperti
seseorang yang memiliki printer
resmi mata uangnya sendiri tentu
bukan untuk disalahgunakan, tapi
untuk menjalankan ekonomi.

Utang Pemerintah, Tabungan
Kita

Banyak orang panik mendengar
kata “utang negara.” Mereka
membayangkan pemerintah seperti
orang yang menumpuk pinjaman
kartu kredit dan akan bangkrut
suatu hari nanti.
Padahal menurut Kelton, utang
pemerintah justru adalah
tabungan bagi masyarakat.

Contohnya begini:
Ketika pemerintah membayar gaji
pegawai negeri, memberi bantuan
sosial, atau membangun jembatan,
uang itu tidak lenyap. Ia mengalir
ke masyarakat ke toko, ke bank,
ke pengusaha, ke pekerja.
Jadi, setiap “defisit” di neraca
pemerintah sebenarnya berarti
lebih banyak uang yang
beredar di kantong rakyat.

Zaman Sudah Berubah:
Dari Emas ke Kepercayaan

Dulu, waktu dunia masih memakai
standar emas, uang memang
harus “ditopang” oleh cadangan
emas di bank sentral.
Kalau pemerintah mau mencetak
uang, ia harus punya emas yang
nilainya sepadan.
Ibaratnya, uang adalah tiket, dan
emas adalah kursinya jumlah tiket
tak boleh melebihi kursi yang
tersedia.

Tapi sejak Presiden Richard Nixon
memutus hubungan dolar dengan
emas pada tahun 1971, sistem itu
berakhir.
Sekarang uang tidak lagi ditentukan
oleh emas, tapi oleh kepercayaan
dan kekuatan ekonomi negara
tersebut.

Jadi, pemerintah tak perlu lagi
“menunggu emas” untuk bertindak.
Ia bisa menciptakan uang untuk
mempekerjakan orang,
membangun sekolah, memperbaiki
jalan, dan menggerakkan roda
ekonomi selama semua itu masih
dalam batas sumber daya nyata
yang tersedia.

Masalah Nyata Bukan
Kekurangan Uang, Tapi Inflasi

Kelton menegaskan bahwa
pemerintah tidak bisa kehabisan
uang, tapi tetap harus berhati-hati
terhadap inflasi.
Karena kalau uang beredar terlalu
banyak sementara barang dan jasa
tidak bertambah, harga-harga
akan naik dan daya beli menurun.

Analogi sederhananya:

Bayangkan pagi yang cerah
di sebuah pasar kecil.
Di salah satu lapak, hanya ada
10 pisang yang siap dijual.
Setiap pisang biasanya dijual
Rp10.000, dan ada 10 pembeli
yang datang masing-masing
membawa uang Rp10.000.
Semua berjalan wajar: setiap
orang bisa membeli satu pisang,
harga tetap stabil.

Sekarang bayangkan hari berikutnya.
Tiba-tiba 20 orang datang
ke lapak yang sama,
masing-masing membawa
uang yang sama, Rp10.000.
Masalahnya, jumlah pisang masih
tetap 10 tidak bertambah.
Apa yang terjadi? Para pembeli
mulai berebut. Ada yang
menawarkan Rp15.000, ada yang
menaikkan jadi Rp20.000 hanya
agar bisa dapat satu pisang.
Akhirnya, harga pisang pun naik.

Itulah yang disebut inflasi ketika
terlalu banyak uang beredar
sementara jumlah barang yang
tersedia tidak bertambah.

Bukan uangnya yang salah, tapi
keseimbangan antara uang
dan barang yang terganggu.
Selama pemerintah mengeluarkan
uang di saat masih banyak sumber
daya belum digunakan misalnya
masih banyak orang menganggur,
lahan kosong, atau pabrik belum
beroperasi penuh tambahan uang
justru bisa membantu ekonomi
tanpa menimbulkan inflasi.

Maka, tugas pemerintah bukan
sekadar “hemat,” tapi
menyeimbangkan pengeluaran
dengan kapasitas ekonomi.
Selama masih banyak orang
menganggur dan pabrik belum
beroperasi penuh, artinya uang
tambahan justru bisa membantu
ekonomi tumbuh tanpa memicu
inflasi.

Stephanie Kelton menjelaskan bahwa
pemerintah tidak bisa kehabisan
uang, tapi tetap bisa menimbulkan
masalah kalau uang beredar
terlalu banyak sementara barang
dan jasa tidak bertambah.
Itulah yang disebut inflasi.

Bayangkan pasar di desa Anda.
Biasanya, 10 orang datang belanja
sayur setiap pagi, masing-masing
membawa Rp50.000.
Harga cabai pun stabil
di Rp20.000 per kilo.

Sekarang, tiba-tiba pemerintah
memberikan bantuan besar-besaran,
dan semua orang datang dengan
uang dua kali lipat Rp100.000 tapi
jumlah cabai di pasar tetap sama.
Apa yang terjadi? Semua orang
berebut cabai. Penjual melihat
permintaan naik, lalu menaikkan
harga jadi Rp40.000 per kilo.

Itu contoh sederhana inflasi:
bukan karena uang “jahat,”
tapi karena uangnya
bertambah sementara
barangnya tidak.

Jadi, selama masih banyak orang
yang belum bekerja dan barang
bisa diproduksi lebih banyak,
menambah uang justru tidak
langsung menyebabkan inflasi.
Tapi kalau ekonomi sudah penuh
sesak semua orang sudah bekerja,
semua mesin sudah beroperasi
barulah tambahan uang bisa
mendorong harga naik.

Dengan kata lain, batas
pengeluaran pemerintah
adalah kemampuan ekonomi
nyata, bukan saldo uang
di kas negara.

Mari Mengubah Cara Pandang

Kalau rumah tangga harus
berhati-hati agar tidak boros,
pemerintah harus berhati-hati
agar tidak terlalu hemat
sampai membuat rakyat
kesulitan.
Defisit bukan tanda kegagalan,
tapi bisa jadi tanda bahwa
negara sedang berinvestasi
untuk rakyatnya.

Stephanie Kelton mengajak kita
berhenti memandang keuangan
negara dengan kacamata dapur
rumah tangga.
Karena pemerintah bukan sedang
menghitung uang receh di dompet,
melainkan mengatur arus uang
untuk seluruh ekonomi.
Yang penting bukan “berapa
besar utangnya,” melainkan
apakah uang itu digunakan
untuk menciptakan kehidupan
yang lebih baik bagi semua.