Proyek Pemerintah dan Ilusi “Penciptaan Lapangan Kerja”
Berdasarkan buku “Economics
in One Lesson” karya Henry
Hazlitt
Ketika ekonomi sedang lesu dan
pengangguran meningkat, kita
sering mendengar seruan seperti ini:
“Pemerintah harus turun tangan!
Bangun jembatan, jalan tol, waduk
apa saja, yang penting rakyat bekerja!”
Seruan itu terdengar masuk akal,
bahkan penuh semangat kebangsaan.
Namun, bagi Henry Hazlitt, di situlah
awal dari kekeliruan ekonomi
yang paling populer di dunia
modern.
Ia menamainya: the fallacy of public
works as job creation kekeliruan
menganggap bahwa proyek
pemerintah otomatis menciptakan
kemakmuran.
Apa yang Terlihat dan Apa
yang Tidak Terlihat
Hazlitt memulai dengan logika
sederhana:
Ketika pemerintah memulai
proyek besar misalnya,
membangun jembatan
kita langsung melihat hasil
nyatanya.
Ada pekerja konstruksi yang
bekerja, truk material yang
berjalan, dan gaji yang
beredar di pasar.
Ekonomi tampak “bergerak”.
Namun, yang tidak terlihat
jauh lebih penting:
uang untuk proyek itu tidak
muncul dari udara kosong.
Ia berasal dari pajak yang dipungut
dari masyarakat atau dari utang
yang kelak harus dibayar juga
oleh masyarakat yang sama.
Jika uang itu tidak diambil melalui
pajak, masyarakat akan
menggunakannya untuk hal lain
membeli pakaian, makanan, buku,
kendaraan, atau memperluas usaha
mereka sendiri.
Dengan kata lain, uang itu juga
akan menciptakan lapangan
kerja, tapi di sektor-sektor yang
benar-benar dibutuhkan rakyat.
Hazlitt menyimpulkan:
“Every dollar the government spends
must first be taken from someone else.
There is no new job created only a
job shifted.”
Kalimat itu berarti:
“Setiap dolar yang dibelanjakan
pemerintah harus diambil
terlebih dahulu dari seseorang.
Tidak ada pekerjaan baru yang
benar-benar tercipta hanya
pekerjaan yang dipindahkan.”
Penjelasannya begini:
Henry Hazlitt ingin menegaskan
bahwa pemerintah tidak punya
uang sendiri. Uang yang digunakan
untuk membangun proyek, memberi
subsidi, atau menjalankan program
apa pun asalnya dari rakyat
lewat pajak, utang, atau pungutan
lain.
Jadi ketika pemerintah mengatakan
mereka “menciptakan lapangan
kerja baru” melalui proyek tertentu,
sebenarnya pekerjaan itu dibiayai
dari uang yang diambil dari
tempat lain.
Akibatnya, di tempat lain sektor swasta,
bisnis kecil, atau masyarakat umum
ada orang yang kehilangan daya beli
atau kesempatan kerja karena uang
mereka telah dialihkan untuk
membiayai proyek itu.
Artinya, tidak ada pekerjaan baru
yang benar-benar “diciptakan”
dari nol.
Yang terjadi hanyalah perpindahan
pekerjaan dan uang dari satu
kantong ke kantong lain, dari satu
sektor ke sektor lain.
Dengan kata lain, Hazlitt mengingatkan:
Pemerintah tidak bisa membuat
kekayaan baru hanya dengan
memindahkan uang rakyat.
“Memindahkan uang rakyat”
maksudnya adalah ketika pemerintah
mengambil uang dari masyarakat
(melalui pajak, pungutan, atau utang)
dan menggunakannya untuk
keperluan lain sesuai kebijakan
mereka.
Contohnya begini:
Ketika kamu membeli sesuatu
di toko, sebagian dari harga
yang kamu bayar adalah PPN
(pajak pertambahan nilai).
Uang itu masuk ke kas negara.Pemerintah kemudian memakai
uang pajak itu, misalnya untuk
membangun proyek
jembatan atau mendanai
subsidi tertentu.
Nah, menurut Hazlitt, uang itu
sebenarnya milik rakyat. Jika
tidak diambil oleh pemerintah, uang
itu akan digunakan masyarakat
untuk keperluan lain membeli
barang, membuka usaha, membayar
pekerja, dan sebagainya.
Semua itu juga bisa menciptakan
lapangan kerja secara alami.
Tapi ketika pemerintah mengambil
uang itu untuk proyek tertentu
(misalnya proyek infrastruktur yang
tidak mendesak), maka daya beli
rakyat berkurang, dan
kesempatan ekonomi di sektor
lain hilang.
Jadi, “memindahkan uang rakyat”
berarti pemerintah tidak menambah
kekayaan baru, melainkan hanya
memindahkan sumber daya
dari tangan rakyat ke tangan
pemerintah, dari satu aktivitas
ekonomi ke aktivitas lain sering
kali dengan hasil yang kurang
efisien.
Kesimpulan singkat:
Pemerintah tidak “menciptakan”
uang atau pekerjaan dari nol mereka
hanya mengalihkan uang rakyat
untuk tujuan lain, yang belum tentu
lebih bermanfaat daripada jika uang
itu dibiarkan beredar di tangan
masyarakat.
Proyek yang “Ada Pekerjaan,
Tapi Tak Ada Manfaat”
Hazlitt tidak menolak pembangunan
infrastruktur yang berguna.
Yang ia kritik adalah pembangunan
yang tidak memiliki nilai
ekonomi nyata, tapi dijalankan
hanya demi alasan “agar ada pekerjaan”.
Ia menggambarkan dengan satir:
Bayangkan pemerintah
mempekerjakan 10.000 orang
untuk menggali lubang di pagi
hari dan menimbunnya kembali
sore hari.
Secara teknis, angka pengangguran turun
tapi tidak ada nilai yang tercipta.
Masyarakat membayar pajak, tapi tidak
mendapat manfaat apa pun.
Begitu pula dengan proyek jembatan,
monumen, atau gedung pemerintahan
yang dibangun bukan karena
kebutuhan, tapi karena
“alokasi anggaran”.
Hazlitt akan bertanya tajam:
“Apakah jembatan itu benar-benar
dibutuhkan, atau hanya dibangun
agar tampak ada pekerjaan?”
Jika jawabannya yang kedua, maka
itu bukan kebijakan ekonomi
melainkan pemborosan yang
dibungkus dengan istilah moral.
Pajak Bukan Uang Baru
Salah satu kesalahan umum dalam
berpikir ekonomi adalah mengira
bahwa uang pemerintah adalah
uang yang “berbeda” dari uang
masyarakat.
Padahal, pemerintah tidak punya
sumber daya selain yang
diambil dari warganya sendiri.
Ketika pemerintah menghabiskan
satu miliar rupiah untuk proyek
tertentu, ia harus terlebih dahulu
mengambil satu miliar dari
saku masyarakat, entah lewat
pajak langsung, pungutan, atau
pinjaman.
Hazlitt menyebut hal ini sebagai
“pemindahan tenaga kerja dari
sektor produktif ke sektor
administratif”.
Para pekerja yang digaji oleh proyek
pemerintah itu sebenarnya dibayar
oleh hilangnya daya beli
masyarakat di tempat lain.
Mereka bekerja bukan karena ada
kebutuhan ekonomi nyata, tetapi
karena kebijakan politik yang
memindahkan aliran uang.
Efisiensi vs. Populisme
Menurut Hazlitt, sektor swasta
memiliki mekanisme alami untuk
menyesuaikan diri dengan
kebutuhan masyarakat:
Jika ada permintaan nyata,
bisnis akan mempekerjakan
orang untuk memenuhinya.Jika permintaan menurun,
produksi dikurangi dan
tenaga kerja dialihkan
ke sektor lain yang lebih
berguna.
Namun dalam sektor publik, logika
itu hilang.
Proyek sering dijalankan bukan
karena efisien, tapi karena
terlihat populer.
“Program padat karya” menjadi
contoh nyata pekerja direkrut,
jalan dibangun, parit digali,
tetapi manfaat jangka panjangnya
kecil.
Hazlitt menyebutnya sebagai
“penciptaan pekerjaan semu”:
pekerjaan yang ada di atas kertas,
tapi tidak menambah kesejahteraan
riil.
Nilai Manfaat Harus Jadi Ukuran
Hazlitt menekankan bahwa ukuran
keberhasilan ekonomi bukan
seberapa banyak orang bekerja,
tetapi seberapa banyak nilai
yang dihasilkan dari pekerjaan
itu.
Jika pemerintah mempekerjakan
ribuan orang untuk membangun
sesuatu yang tidak dibutuhkan,
itu sama saja seperti menggali
lubang dan menimbunnya lagi.
Kita sibuk bekerja, tapi tidak maju
ke mana-mana.
Sebaliknya, jika masyarakat diberi
kebebasan untuk menggunakan
uangnya sendiri,
mereka akan menyalurkan
pengeluaran ke barang dan jasa
yang memang mereka inginkan
sehingga menciptakan lapangan
kerja alami yang
berkelanjutan.
Pelajaran dari Hazlitt
Hazlitt mengingatkan bahwa
“penciptaan lapangan kerja” hanyalah
slogan politik jika tidak disertai
penciptaan nilai riil.
Kita harus menilai kebijakan bukan
dari jumlah pekerja yang diserap,
tapi dari manfaat jangka panjang
yang benar-benar dihasilkan.
“The art of sound economics,”
tulis Hazlitt,
“consists in looking not merely
at the immediate but at the
longer effects of any act or policy.”
Proyek pemerintah bisa bermanfaat
bila memang dibutuhkan, efisien,
dan produktif.
Namun jika tujuannya hanya agar
terlihat sibuk dan menurunkan
angka pengangguran sementara,
maka pada akhirnya itu hanyalah
biaya sosial yang dibayar
dengan nama kemakmuran.
Kesimpulan
Henry Hazlitt mengajak kita
melihat melampaui slogan
“penciptaan lapangan kerja”.
Karena setiap pekerjaan yang
diciptakan oleh pemerintah
dengan uang pajak,
berarti ada pekerjaan lain di sektor
swasta yang tidak terjadi akibat
uang itu diambil.
Maka, menciptakan pekerjaan
bukan berarti menciptakan
kemakmuran.
Pekerjaan sejati adalah yang
menghasilkan nilai nyata bagi
masyarakat,
bukan yang sekadar menampilkan
kesibukan di depan kamera.
kalau masih kurang paham ini
versi yang sederhana:
Proyek Pemerintah dan
“Lapangan Kerja” yang
Sebenarnya Tidak
Diciptakan
Bayangkan pemerintah mengumumkan
proyek besar: membangun jembatan
baru di kota kecil yang sebenarnya
sudah punya dua jembatan yang
masih bagus. Tujuannya? “Untuk
menciptakan lapangan kerja.”
Kedengarannya mulia, bukan?
Para pekerja bangunan mendapat upah,
toko alat bangunan laku keras, dan
ekonomi lokal tampak hidup.
Tapi kalau kita lihat lebih dalam persis
seperti yang diajarkan Henry Hazlitt
ada hal yang tidak terlihat. Uang
yang dipakai untuk membangun
jembatan itu berasal dari pajak yang
kita semua bayar.
Artinya, uang yang seharusnya bisa
digunakan warga untuk membeli
pakaian, memperbaiki rumah, atau
membuka usaha kecil malah
dialihkan ke proyek yang mungkin
tidak dibutuhkan.
Misalnya, seorang pedagang kecil
di pasar harus membayar pajak
lebih besar. Akibatnya, dia menunda
membeli gerobak baru atau
mempekerjakan karyawan tambahan.
Jadi, di satu sisi memang ada tukang
bangunan yang bekerja di proyek
jembatan, tapi di sisi lain, ada calon
pekerja pasar yang kehilangan
kesempatan kerja. Lapangan kerja
tidak benar-benar bertambah
hanya pindah tempat.
Hazlitt ingin kita belajar melihat
hal ini dengan mata ekonomi, bukan
hanya mata kasat. Yang terlihat
adalah “orang-orang bekerja di proyek
pemerintah”, tapi yang tidak terlihat
adalah “orang-orang yang kehilangan
kesempatan kerja di sektor lain
karena uangnya diambil pajak”.
Contoh lain yang lebih dekat:
Bayangkan program padat karya
di desa yang mempekerjakan warga
untuk menggali lubang dan
menimbunnya lagi, hanya agar mereka
“punya pekerjaan”. Mereka memang
mendapat upah, tetapi tidak ada nilai
nyata yang dihasilkan. Bandingkan
dengan jika uang itu digunakan untuk
membantu warga membeli alat pertanian
yang membuat hasil panen meningkat
manfaatnya jauh lebih berkelanjutan.
Intinya, tidak salah pemerintah membuat
proyek, asalkan proyek itu benar-benar
diperlukan dan memberi nilai jangka
panjang bagi masyarakat. Kalau tidak,
itu hanya sekadar memindahkan uang
dari satu kantong ke kantong lain tanpa
menciptakan kekayaan baru.
Hazlitt menyebut inilah kesalahan besar
yang sering diulang: mengira pekerjaan
bisa “diciptakan” hanya dengan
menggelontorkan uang. Padahal, uang
pemerintah bukanlah “uang ajaib”. Itu
adalah uang masyarakat uang dari
pajak, dari daya beli, dan dari tenaga
produktif yang seharusnya bisa
berputar dengan lebih efisien
di tangan rakyat sendiri.
Proyek Pemerintah dan
“Lapangan Kerja” yang
Sebenarnya Tidak Diciptakan
(Dari buku Economics in One
Lesson karya Henry Hazlitt)
Bayangkan suatu hari pemerintah
mengumumkan proyek besar:
membangun ibu kota baru
di tengah kondisi ekonomi yang
sedang sulit. Alasannya? “Untuk
menciptakan lapangan kerja dan
memacu pertumbuhan.” Sekilas,
idenya terdengar keren dan heroik
ribuan orang akan bekerja, ekonomi
lokal akan bergerak, dan
pembangunan terlihat nyata.
Namun, seperti yang dijelaskan
Henry Hazlitt, ekonomi tidak bisa
dilihat hanya dari apa yang
tampak di depan mata. Kita
juga harus melihat apa yang
tidak terlihat.
Memang benar, selama proyek itu
berjalan, ada pekerja bangunan,
sopir truk, dan kontraktor yang
mendapat penghasilan. Tapi dari
mana uangnya? Dari pajak
masyarakat. Uang yang seharusnya
bisa digunakan untuk memperbaiki
sekolah, memperkuat rumah sakit,
atau membantu usaha kecil, malah
terserap untuk membangun
gedung-gedung mewah yang
mungkin tidak dibutuhkan
sekarang.
Hasilnya? Saat proyek berhenti atau
mangkrak, bukan hanya uang rakyat
yang hilang, tapi juga pekerjaan
yang katanya “diciptakan” ikut
menguap. Lapangan kerja itu tidak
berkelanjutan, karena berdiri
di atas pondasi yang rapuh
bukan kebutuhan riil, tapi keinginan
politis.
Hazlitt memberi kita cara berpikir
sederhana tapi tajam:
“Jangan hanya lihat pekerja yang
mendapat pekerjaan baru, lihat
juga siapa yang kehilangan pekerjaan
karena uangnya diambil untuk
membayar proyek itu.”
Contohnya bisa kita lihat saat
pemerintah mengumumkan
pemangkasan pegawai di satu
sektor misalnya PHK ribuan
pekerja BUMN atau perusahaan
negara lalu tak lama setelah itu
mengklaim telah menciptakan
“seribu lapangan kerja baru” lewat
proyek lain. Padahal kalau dihitung,
itu sama saja nol besar. Pekerjaan
yang satu hilang, pekerjaan lain
muncul, tanpa menciptakan nilai
tambah.
Hal serupa terjadi dalam program
padat karya yang dilakukan hanya
demi “menunjukkan kerja.” Warga
digaji untuk menggali lubang lalu
menimbunnya lagi pekerjaan ada,
tapi hasilnya tidak ada. Bandingkan
jika uang itu digunakan untuk
membangun irigasi pertanian atau
pelatihan kerja jangka panjang
manfaatnya jauh lebih nyata.
Begitu pula dengan proyek-proyek
infrastruktur besar saat krisis. Jalan
tol, bandara baru, atau gedung
pemerintah yang dibangun ketika
daya beli rakyat sedang menurun
memang memberi kesan “ekonomi
berjalan”. Tapi uang untuk proyek itu
berasal dari pajak dan utang negara.
Artinya, rakyatlah yang menanggung
bebannya.
Bayangkan jika uang yang sama
digunakan untuk mendukung
UMKM, menguatkan sektor
pangan, atau memperbaiki sistem
kesehatan. Lapangan kerja yang
tercipta akan lebih alami dan
berkelanjutan. Tapi karena proyek
besar lebih terlihat dan bisa dijadikan
bahan kampanye, yang dipilih justru
proyek itu bukan yang paling
bermanfaat, melainkan yang paling
mudah difoto.
Hazlitt mengingatkan kita untuk
tidak tertipu oleh “ilusi pekerjaan”.
Pekerjaan sejati tidak muncul karena
pemerintah menghabiskan uang, tetapi
karena uang itu digunakan secara bijak
untuk kebutuhan nyata, bukan sekadar
pencitraan ekonomi.